26 C
Medan

NPWP: Fungsi, Syarat, Cara Membuat NPWP hingga Kewajiban Pajak Bagi Pemiliknya

Saat ini bahkan di bidang pendidikan pun sudah banyak registrasi layanan publik, misalnya pendaftar perguruan tinggi memerlukan tambahan bukti NPWP. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memiliki atau hanya mengetahui NPWP pribadi.

NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada perorangan oleh Administrasi Perpajakan Negara. NPWP sendiri merupakan ID resmi yang digunakan untuk transaksi perpajakan (seperti penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak orang pribadi), tetapi hanya jika tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk transaksi pajak badan usaha.

Artinya, jika Anda menerima penghasilan kena pajak dari perusahaan atau bisnis Anda sendiri, Anda wajib membayar pajak yang terhutang kepada negara. Jadi, inilah mengapa Anda harus memiliki NPWP untuk semua transaksi pajak.

Lantas, apa saja fungsi dan manfaat NPWP? Kami akan menjawab pertanyaan ini dengan informasi berikut:

Fungsi dan Manfaat NPWP

Berikut di bawah ini fungsi dan manfaat NPWP, antara lain sebagai berikut.

  • Merupakan identitas Wajib Pajak
  • Sarana administrasi perpajakan
  • Penjaga ketertiban serta pengawasan dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan
  • Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum seperti
  • Pembukaan rekening koran dan pengajuan kredit di bank
  • Pembuatan paspor
  • Pendirian badan usaha (SIUP)
  • Membeli produkinvestasi
  • Melamar pekerjaan/pendidikan (khusus)
  • Syarat mengikuti lelang proyek pemerintah

Tentunya setelah melihat fungsi dan manfaat dari NPWP diatas, bisa membuka pikiran bahwa NPWP sejatinya kita butuhkan dalam aktu dekat maupun lambat. Untuk membantu Anda dalam proses pembuatan NPWP, berikut kami sajikan syarat beserta cara pembuatannya. Yuk, simak!

Syarat Membuat NPWP Pribadi

Syarat membuat NPWP pribadi terkhusus untuk karyawan:

  • Melampirkan fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Melampirkan fotokopi paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS) bagi Warga Negara Asing (WNA).
  • Surat keterangan kerja dari perusahaan tempat bekerja.
  • Membawa surat keputusan (SK) bagi pegawai negeri bisa.
  • Melakukan pengisian formulir pengajuan NPWP.

Syarat membuat NPWP pribadi bagi wirausaha:

  • Melampirkan fotokopi KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Melampirkan fotokopi paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS) bagi Warga Negara Asing (WNA).
  • Melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) minimal dikeluarkan oleh lurah/bukti tagihan listrik.
  • Surat pernyataan berupa penjelasan bahwa Wajib Pajak benar-benar memiliki usaha atau pekerja bebas, yang ditandatangani di atas materai Rp6000.

Syarat pembuatan NPWP bagi wanita yang sudah menikah:

  • Fotokopi NPWP suami, KTP pribadi dan KK
  • Surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan
  • Surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan sesuai kehendak kedua belah pihak
  • Melakukan pengisian formulir pengajuan NPWP

Nah, jika semua persyaratan dari satu kategori sesuai kebutuhan Anda sudah terpenuhi, Anda bisa mengajukan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk wajib pajak pribadi.

Langkah-langkahnya juga cukup mudah, ditambah lagi dengan hadirnya piliihan secara online. Jadi, Anda bisa memilih mengajukan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau bisa melalui website secara online.

Cara Membuat NPWP Pribadi Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Berikut di bawah ini cara membuat NPWP Pribadi melalui Kantor Pelayaanan Pajak (KPP), antara lain sebagai berikut.

  • Siapkan semua fotokopi dokumen persyaratan.
  • Datang ke KPP terdekat sesuai alamat pada KTP Anda. Apabila alamat domisili sekarang berbeda dengan KTP, Anda harus melampirkan surat keterangan tinggal dari Kelurahan.
  • Mengisi formulir pengajuan NPWP.
  • Menyerahkan semua berkas persyaratan ke petugas pendaftaran.
  • Menerima tanda terima pendaftaran Wajib Pajak dari petugas.

Cara Membuat NPWP Pribadi Secara Online

Berikut di bawah ini cara membuat NPWP Pribadi secara online, antara lain sebagai berikut.

  • Kunjungi ereg.pajak.go.id
  • Silakan pilih menu “daftar” yang berada di bagian bawah.
  • Tambahkan alamat surel Anda yang masih aktif, guna kelancaran verifikasi.
  • Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui surel Anda yang didaftarkan.
  • Lakukan pengisian data diri secara lengkap dan benar, agar melangkah ke proses selanjutnya.
  • Jika sudah melakukan pengisian data diri, kembali buka surel Anda dan klik link verifikasi.
  • Silakan masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP.
  • Ikuti langkah-langkah pengisian yang tertera dengan teliti sambil memastikan bahwa data yang dilampirkan benar sebagai upaya persetujuan pengajuan.
  • Tunggu sistem merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang telah Anda buat.
  • Pilih menu token demi mendapatkan kode unik yang merupakan syarat pengajuan NPWP.
  • Kirim pengajuan, lalu tunggu beberapa hari untuk mendapat konfirmasi mengenai persetujuan pengajuan NPWP melalui surel terdaftar.

Jika status pengajuan sukses, NPWP akan dikirim melalui pos atau jasa kurir secara gratis
ke alamat yang Anda lampirkan. Jangan lupa juga untuk menyimpan bukti pengirimannya, ya!

Kewajiban Pajak Pemilik NPWP

Sesuai kondisi dan jenis usahanya, semua Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP wajib membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Setelah diurutkan, uraiannya adalah sebagai berikut:

Kewajiban Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

Sejak pertama kali pendaftaran NPWP, setiap Wajib Pajak harus menghitung dan membayar. Pasal 4 ayat 2 “Pajak Penghasilan Final” berdasarkan 1% dari omzet atau penghasilan. Caranya sangat sederhana, Wajib Pajak hanya perlu menghitung total penghasilan selama satu bulan lalu dikalikan 1%.

Nilai ini harus dibayarkan ke kantor pos atau bank yang menerima pajak. Pembayaran pajak pendapatan final memungkinkan setiap wajib pajak untuk membayar jumlah pajak yang berbeda setiap bulan, bergantung pada jumlah pendapatan di bulan itu.

Kirimkan pengembalian pajak penghasilan pribadi tahunan

SPT untuk Wajib Pajak orang pribadi harus diserahkan sebelum 31 Maret setiap tahun. Disarankan untuk melapor pada bulan Januari atau Februari untuk menghindari sanksi karena keterlambatan pelaporan.

Diharapkan setiap wajib pajak tidak hanya menyampaikan SPT-nya tepat waktu, tetapi juga memilih secara bijak di awal waktu, yaitu Januari atau Februari. Oleh karena itu, jika ditemukan hasil yang tidak lengkap atau tidak lengkap, SPT dapat diselesaikan atau diperbaiki tanpa panik karena keterbatasan waktu.

Menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 secara berkala dikenakan kepada Wajib Pajak yang dibebaskan dari kewajiban 1% PPh Pasal 4 ayat 2 PPh final. Wajib pajak bebas pajak termasuk orang yang bekerja secara mandiri atau dalam pekerjaan tertentu, seperti notaris, dokter, artis, pengacara, arsitek, artis, dll. Wajib Pajak yang dikecualikan, wajib membayar PPh Pasal 25 sesuai dengan hasil perhitungan SPT Tahunan sebelumnyA dengan jumlah setiap bulannya adalah sama.

Menyerahkan kewajiban SPT berkala lainnya

Setiap jenis usaha memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal pelaporan SPT berkala dan pembayaran pajak. Bagi beberapa perusahaan, terkadang selain poin A di atas, Anda juga harus melaporkan beberapa SPT, seperti SPT PPh pasal 21 berkala (untuk melaporkan penghasilan karyawan), dan terakhir Pasal 4 ayat 2 periode PPh.

Terjadi transaksi sewa). Selain itu, Pasal 23 PPh dari “Masa SPT” (misalnya, jika berbagai transaksi jasa dan aset yang disewakan dilakukan, bukan sewa tanah atau bangunan atau SPT pajak pertambahan nilai berkala (hanya berlaku untuk terdaftar atau terdaftar sebagai pengusaha kena pajak)/Wajib Pajak Orang Pribadi PKP).

Demikian ulasan yang bisa kami bagikan mengenai fungsi, syarat, cara membuat NPWP hingga kewajiban pajak bagi pemiliknya. Semoga ulasan kami bermanfaat.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,593FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles