KPK Mulai Sorot Program Kartu Prakerja

Subtitle goes here

By:

Mei 20, 2020

Shares

0.0 of 0 Users
Loading...

Program Kartu Prakerja yang menjadi polemik di tengah masyarakat, ternyata mendapat sorotan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Firli mengaku, tengah mendalami kartu Prakerja tersebut. Hal itu ia ungkapkan di Rapat Kerja bersama Tim Pengawasan DPR RI, Polri, dan BPKP yang berlangsung secara daring, Rabu (20/5/2020).

“KPK saat ini sedang mendalami terkait program Kartu Prakerja yang berada di bawah koordinasi Menteri Ekonomi,” tegas Firli.

Loading...

Namun, Firli belum menjelaskan secara mendalam apa yang telah dilakukan oleh KPK terkait polemik kartu Prakerja ini. “Ini sedang kami kerjakan,” kata Firli.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan ada empat titik rawan korupsi pada penanganan bencana.

Yakni, pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing dan realokasi anggaran pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.

“Unsur korupsinya pertama dari pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Seperti diketahui bersama, program kartu prakerja menjadi polemik karena menggunakan platform digital, yang kebanyak pemiliknya mempunyai kedekatan dengan istana. Yang lebih herannya, kartu Prakerja ini digelar tanpa proses pengadaan barang dan jasa. Istana beralasan jika program ini adalah uang bansos yang diterima langsung oleh warga, bukan mitra kerja.

0 Comment

Leave a Comment