27 C
Medan

Bentuk Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Persyaratannya

Surat permintaan sertifikat elektronik merupakan surat permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta sertifikat elektronik pajak Di dalam sertifikat elektronik pajak ini berisi tanda tangan elektronik dan identitas wajib pajak, artinya sertifikat elektronik ini memiliki fungsi sebagai otentifikasi identitas pengguna layanan perpajakan secara elektronik dan juga menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi.

Sertifikat elektronik pajak dibutuhkan PKP untuk menggunakan layanan pajak seperti e-Faktur dan permintaan nomor seri faktur pajak (e-Nofa).

Bentuk Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Berikut ini bentuk umum surat permintaan sertifikat elektronik:

Bentuk Surat Permintaan Sertifikat Elektronik
Bentuk Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Persyaratan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Untuk penyampaian surat permintaan sertifikat elektronik Anda perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

1. Surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik

Berikut contoh dari surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik:

surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik

surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik

2. e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus Asli
3. Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP)
4. Kartu Keluarga Pengurus Asli
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Softcopy pas foto terbaru

Persyaratan di atas tersebut melampirkan data dari orang yang mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dan namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik atau yang juga disebut sebagai Pengurus.

Dalam pengajuan surat permintaan surat elektronik, pengurus PKP diwajibkan menunjukkan kartu identitas asli dan memberikan fotocopy kartu identitas, yakni Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Adapun jika pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA), maka harus menunjukkan paspor asli, menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Persyaratan Tambahan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Selain surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik, kartu identitas, dan pasfoto terdapat persyaratan tambahan. Adapun persyaratan tambahan bagi Anda yang berstatus PKP pusat, sebagai berikut:

  1. SPT Tahunan PPh Badan Asli
  2. Bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Asli
  3. Nama Pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan

Dan bagi PKP dengan status PKP tunggal atau tidak memiliki cabang, terdapat persyaratan tambahan dalam mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik sebagai berikut:

  1. Surat Pengangkatan Pengurus Asli
  2. Akta Pendirian Perusahaan Asli
  3. Penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan induk di luar negeri Asli
  4. Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus
  5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
  6. Fotocopy Penunjukan sebagai BUT dari perusahaan induk di luar negeri

Apabila PKP yang mengajukan surat permintaan merupakan PKP cabang, terdapat persyaratan tambahan dalam mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik sebagai berikut:

  1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusat
  2. Penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang Asli
  3. Fotocopy penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang

Bagi PKP yang berstatus kerja sama operasi maka terdapat persyaratan tambahan dalam mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik sebagai berikut:

  1. Fotocopy SPT Tahunan PPh seluruh anggota bentuk kerja sama operasi
  2. Akta kerja sama operasi
  3. Fotocopy akta kerja sama operasi

Masa Berlaku dan Pembaruan Sertifikat Elektronik Pajak

Sertifikat Elektronik Pajak ini tentu saja memiliki masa berlaku, sehingga Anda perlu melakukan pembaruan sesaat sebelum masa berlakunya habis. Sertifikat elektronik pajak yang didapat oleh PKP ini berlaku untuk dua tahun. Masa berlaku tersebut ditetapkan sejak tanggal Sertifikat Elektronik Pajak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dan jika PKP tidak memperbarui Sertikat Elektronik Pajak setelah masa berlaku yang ditentukan, maka autentifikasi sertifikat elektronik di aplikasi e-faktur tidak bisa berjalan dan PKP tidak akan bisa mengunggah faktur pajak, artinya sudah tidak dapat digunakan lagi.

Sehingga penting untuk Anda memperbaruinya sebelum masa berlakunya habis. Untuk melakukan pembaruan pada Sertikat Elektronik Pajak, Anda hanya perlu mengulangi proses dan memenuhi persyaratan sama seperti saat Anda mengajukan pertama kali.

Demikian artikel mengenai Bentuk Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Persyaratannya. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,618FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles